Ketenagakerjaan
Soliditas Kuat Buruh Manfaat bagi Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Serikat buruh harus mengedepankan solidaritas bersama demi membangun soliditas kuat. Gerakan yang solid memperjuangkan kesejahteraan buruh akan membawa manfaat bagi rakyat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan hal ini dalam perayaan 41 Tahun KSPSI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (25/2). Andi mengklaim bahwa KSPSI memiliki 4 juta anggota sehingga merupakan konfederasi serikat pekerja terbesar di Indonesia.

”Ada banyak persoalan ketenagakerjaan yang harus terus diperjuangkan. Pemerintah bertanggung jawab membuat kebijakan agar buruh mendapat pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, mendapat upah minimum yang layak secara nasional, mendapat jaminan sosial seumur hidup tanpa diskriminasi, dan universal,” kata Andi.

Persoalan mendasar adalah inflasi dan keterbatasan lapangan kerja. Inflasi membuat harga kebutuhan pokok semakin mahal yang menggerus upah riil, sementara buruh sulit mencari pekerjaan baru karena tidak ada pilihan.

Menurut data BPS, dari 118,1 juta angkatan kerja pada Agustus 2013, masih ada 7,3 juta orang yang menganggur. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, industri, dan konstruksi pada Agustus 2013 mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan sektor lain pada Agustus 2012.

Sedikitnya 20.000 anggota KSPSI dari seluruh Indonesia memadati Istora Senayan. Acara ini juga dihadiri, antara lain, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar. Selain itu, dihadiri juga oleh Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ruslan Irianto Simbolon, serta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Mudhofir mengatakan, KSBSI dan KSPSI harus selalu berjuang bersama untuk buruh. Menurut dia, buruh masih menghadapi banyak persoalan, di antaranya upah minimum, alih daya, dan kebebasan berserikat.

”Kita tidak bisa berhenti dan harus terus berjuang. Tidak hanya untuk buruh, tetapi juga untuk rakyat Indonesia,” kata Mudhofir.

Iklim hubungan industrial Indonesia cukup bergejolak selama tiga tahun terakhir. Kebijakan populis sejumlah pemerintah daerah menaikkan upah minimum secara drastis membuat sektor industri padat karya terguncang.

Mahendra mengatakan, sejak menjabat Kepala BKPM, dia meminta dukungan KSPSI dan KSBSI untuk bisa duduk sebagai wakil pekerja. Ia juga telah berbicara dengan anggota Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional untuk bersama-sama membangun iklim investasi kondusif.

Sofjan mengatakan, buruh dan pengusaha merupakan mitra kerja yang saling membutuhkan dalam roda ekonomi nasional. Menurut dia, buruh dan pengusaha harus bersama-sama mengatasi masalah terbesar Indonesia, yaitu pengangguran dan kemiskinan.

”Masih banyak teman kita yang menganggur dan miskin. Sekarang, bagaimana buruh dan pengusaha bekerja sama membangun investasi yang ada menjadi kekuatan ekonomi besar,” kata Sofjan. (ham)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005111910