MITIGASI BENCANA
Peran Daerah Dinilai Masih Lemah
Ikon konten premium Cetak | 25 Februari 2016 Ikon jumlah hit 105 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Kesiapan daerah mengantisipasi bencana yang berulang disorot. Pemerintah daerah dinilai kurang tanggap mencegah timbulnya korban akibat bencana yang seharusnya bisa diantisipasi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, konsep mitigasi bencana terpadu di seluruh daerah seharusnya siap mengantisipasi bencana dan tidak terjadi lagi di kemudian hari. "Pemerintah daerah wajib berperan dan bergotong royong menghadapi bencana yang bisa diprediksi sehingga bisa diantisipasi jauh hari," kata Puan sebagai pembicara kunci dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, di Jakarta, Rabu (24/2).

Rakornas yang dihadiri oleh 3.000-an peserta itu baru pertama kali diadakan untuk meningkatkan sinergi antarlembaga. Semua Badan Penanggulangan Bencana Daerah diundang, termasuk sejumlah kementerian, TNI, Polri, dan duta besar.

Puan menambahkan, pemerintah daerah sebaiknya bisa memaksimalkan kekhasan geografis sehingga mampu mengenali dan menanggulangi bencana di daerahnya. Pemetaan daerah rawan bencana dan proyek percontohan penanggulangan bencana di daerah diperlukan agar bisa diterapkan di daerah lain.

"Kalaupun sudah terjadi bencana, dengan sinergi dan koordinasi baik, itu bisa ditanggulangi cepat," kata Puan. Ia berharap pemda tidak menunggu-nunggu bantuan dari pusat.

Puan juga menyoroti ketersediaan alat penanggulangan bencana dan penampungan sementara yang seharusnya mudah diakses. Itu bisa diwujudkan bekerja sama dengan kementerian lain atau dinas pekerjaan umum di daerah. Kelengkapan logistik bantuan bencana juga perlu dibarengi ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak 1 Februari hingga 12 Februari 2016 terjadi banjir, longsor, dan puting beliung di 290 kabupaten dan kota. Dari bencana itu, 45 orang meninggal, 48 luka parah, hampir 1 juta jiwa mengungsi, dan ribuan rumah rusak.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Luhut B Panjaitan, yang datang mewakili Presiden Joko Widodo mengatakan, koordinasi dan sinkronisasi antarlembaga diperlukan agar penanganan pra bencana hingga pasca bencana bisa cepat dilakukan. Bencana jelas-jelas mengancam keselamatan manusia. Selain itu, mendatangkan kerugian besar, seperti dampak kebakaran hutan dan lahan gambut tahun 2015.

"Kelemahan kita selalu masalah team work. Kita tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah daerah harus aktif. Saya imbau semua lembaga membantu BNPB. Kalau terpadu dan terkoordinasi baik, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan," katanya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan, tren bencana saat ini didominasi bencana terkait cuaca dan iklim (hidrometeorologi). Jika tidak menimbulkan korban jiwa, banjir dan longsor sering menyebabkan banyak pengungsi.

Terkait kondisi pengungsian, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, ketersediaan air bersih dan buruknya sanitasi kerap terjadi ketika bencana melanda. Masalah bencana, kata dia, harus dilihat secara holistik karena dampak kesehatannya juga sangat besar. Antisipasi dan penanganan cepat berpengaruh pada keselamatan korban.

Ia berharap mitigasi bencana yang baik di daerah bisa menuntaskan persoalan pemulihan dan rehabilitasi, termasuk yang trauma pasca bencana.

Menurut Kepala BNPB Willem Rampangilei, ada 146 kabupaten berisiko bencana tertinggi. Strategi mitigasi bencana diprioritaskan di daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi rentan bencana. (C07)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/02/25/Peran-Daerah-Dinilai-Masih-Lemah