BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Maluku Akan Didesain Khusus

Maluku Akan Didesain Khusus
Pemerintah Siapkan Keputusan Lumbung Perikanan Nasional
10 Februari 2017 Ikon komentar 0 komentar

AMBON, KOMPAS — Pemerintah sedang mendesain Provinsi Maluku sebagai provinsi dengan ciri khas berbasis kepulauan. Rencana ini disesuaikan dengan potensi dan kekuatan daerah, terutama di sektor perikanan. Berkaitan dengan itu, pemerintah menyiapkan payung hukum dan rumusan alokasi anggaran yang tepat untuk Maluku.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sedang menyelesaikan payung hukum yang menetapkan Maluku sebagai lumbung perikanan nasional. Payung hukum yang dimaksud bisa berupa keputusan menteri atau keputusan presiden.

"Payung hukum itu nanti bisa dipakai sebagai acuan untuk mengembangkan daerah ini," kata Presiden Jokowi di Kota Ambon, Maluku, Kamis (9/2).

Potensi perikanan di Maluku, kata Presiden, luar biasa besarnya. Hal itu dilihat Presiden di sela-sela acara peringatan Hari Pers Nasional saat panitia memamerkan produk unggulan perikanan khas Maluku. Seusai acara, Presiden juga mengunjungi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ambon.

Pemerintah pusat menyiapkan bantuan pengembangan Maluku sebagai provinsi berciri khusus berbasis kepulauan. Bantuan anggaran disiapkan dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Tantangan serius

Gubernur Maluku Said Assagaff yang ikut mendampingi Presiden menyampaikan, pengembangan Maluku yang terdiri atas 1.340 pulau menjadi tantangan serius pemerintah daerah. Selain persoalan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan, konsep pengembangan yang selama ini berorientasi di daratan juga perlu dievaluasi.

Maluku terdiri atas 11 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa. APBD dalam satu tahun sekitar Rp 2,4 triliun saja. Sementara angka kemiskinan di Maluku per September 2016 sekitar 19 persen.

Pemprov Maluku berharap, pemerintah pusat dapat membantu daerah mengoptimalkan potensi kelautan yang selama ini belum tergarap optimal. Masyarakat Maluku yang umumnya tinggal di pesisir menggantungkan hidup di sektor kelautan.

Tambahkan kapal

Presiden juga meresmikan operasional kapal feri roll on roll off (roro) di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon. Dua kapal yang diresmikan penggunaannya itu berkapasitas masing-masing 500 gross ton (GT). Kapal pertama bernama Kapal Lelemuku melayani rute Saumlaki-Adaut-Letwurung. Sementara kapal berikutnya yang bernama Kapal Tanjung Sole melayani rute Namlea-Manipa-Waesaia.

Selain menambah rute layanan, kapal itu juga menambah kapasitas kapal yang sudah ada.

"Kami harapkan arus barang dan manusia akan semakin dinamis di kawasan Provinsi Maluku. Adapun untuk jaringan koneksi laut di seluruh Indonesia, tahun ini pemerintah menambah tujuh rute ditambah 100 kapal baru," kata Presiden.

Dengan penambahan jumlah kapal dan jangkauan rute layanan, harga barang-barang kebutuhan dapat terus turun. Di sejumlah wilayah ada penurunan harga 20 persen hingga 30 persen. Pemerintah akan terus menambah jumlah kapal di wilayah kepulauan dengan ukuran kapal yang beragam.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang ikut mendampingi Presiden, mengatakan, proyek tol laut terus dikembangkan untuk membuka hubungan antarpulau. Program ini dilengkapi dengan pembangunan sejumlah rumah logistik sebagai tempat penyimpanan barang.

"Setiap tahun akan ada penambahan kapal 100 unit. Ambon menjadi titik penting program tol laut," kata Budi Karya.

Pemerintah melibatkan pelaku usaha lokal untuk mendukung program ini. Tahun ini, pemerintah meminta agar mereka dapat membuat kapal dengan kapasitas 35 GT untuk pelayaran rakyat. "Kapal ini untuk pelayaran rakyat yang akan diberikan secara bertahap," kata Budi.

(FRN/ABK/NDY)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/nusantara/2017/02/10/Maluku-Akan-Didesain-Khusus

Related-Area: